HAPUSNYA PENUNTUTAN PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA

-
Hapusnya Penuntutan Pidana garis besar dibagi dua alasan alasan pengahapus Penuntutan Pidana terdapat dalam KUHP dan Luar KUHP yaitu
  • Ne bis in idem
Setiap orang tidak boleh dituntut dua kal karena perbuatan yang oleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili

  • Meninggalnya Terdakwa
Kewenangan menutut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia

  • Daluwarsa Penututan Pidana
Setiap perkara ada batas waktu tuntutannya lamanya daluwarsa terlepas dari berat ringannya perbuatan pidana semakin berat pidanannya semakin lama tenggang waktu daluwarsanya

  • Penyelesaian di Luar Pengadilan
Dalam perkara pidana juga dikenal penyelesaian di luar pengadilan hal ini secara ekplisit tertuang dalan pasal 82 KUHP yang pada intinya mengatur beberapa hal : Pertama, kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam pidana denda menjadi hapus, jika secara sukarela dibayar denda maksimum dan biaya biaya yang telah dikeluarkan.. kedua jika disamping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan wajib diserahkan pula atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat yang berwenang, ketiga dalam hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan  menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu karena penyelesaian diluar pengadilan keempat, ketentuan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa

  • Amnesti
Penghapusan penuntutan pidana yang sudah dijatuhi hakim terhadap tersangka denga undang undang dengan pemberian dari Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

  • Abolisi

Penghetian pengusutan atau pemeriksaan terhadap suatu penuntutan pidana yang dilakukan oleh Presiden dan dapat meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung

Hapusnya Menjalankan Pidana sama seperti Hapusnya Penuntutan Pidana dapat terjadi yang berasal dalam KUHP dan diluar KUHP yaitu:

  • Meninggalnya Terpidana
Kewenangan menjalankan pidana hapus jika meningglnya terpidana

  • Daluwarsa
Sebagaimana hapusnya kewenangan penuntutan pidana, hapusnya menjalani pidana juga dapat terjadi karena daluwarsa lamanya daluwarsa tergantung berat ringan kejahatannya namun kejahatan pidana mati atau seumur hidup tidak mengenal daluwarsa

  • Grasi 
Pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung



 









Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HAL HAL MENYEBABKAN HAPUSNYA PERIKATAN

-
Perikatan oleh Buku III BW ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. undang undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan Karena Pembayaran Penawaran Pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu disuatu tempat Pembaharuan Hutang Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik Percampuran Hutang Pembebasan Hutang Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam Perjanjian Pembatalan Perjanjian Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan Lewat Waktu
Baca selengkapnya

CESSIE,SUBROGASI,dan NOVASI DALAM HUKUM PERDATA

-
Subrogasi adalah penggatian hak hak si berpiutang oleh seseorang pihak ketiga, yang membayarnya kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun undang undang. penngatian terjadi dengan persetujuan : Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari pihak ketiga, menetapkan bahwa orang itu akan menggantikan hak haknya, gugatan gugatannya, hak hak istimewanya dan hipotik hipotik yang dipunyai si berutang Apabila siberutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak hak siberpiutang(yang memberikan hutang). Cessie adalah penyerahan atau pengalihan utang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh kepada pihak lain dengan membuat akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak hak itu diserahan kepada pihak lain itu. penyerahan atau pengalihan utang piutang harus ada pengumuman atau pemberitahuan dan disetujui dari pihak yang berhutang(yang mempuyai hutang). Novasi adala...
Baca selengkapnya

HUKUM

-
Gambar
Apa itu Hukum ? sesungguhnya apabila kita meneliti benar benar, akan sukarlah bagi kita untuk memberi definisi hukum sebab dijelaskan para sarjana hukum belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak. menurut Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan peraturan (perintah perintah dan larangan larangan)) yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Unsur unsur hukum   dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur  a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat b. Peraturan itu diadakan oleh badan badan resmi yang berwajib c. Peraturan itu bersifat memaksa d. sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas Ciri ciri Hukum a. adanya perintah dan/ larangan b. Perintah dan/larangan itu harus patuh ditaati setiap orang Sifat dari Hukum a. memaksa ...
Baca selengkapnya